IMB diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung. UU tersebut menyatakan bahwa untuk mendirikan bangunan
gedung di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
IMB adalah landasan yang sah untuk Anda mendirikan bangunan. Dalam IMB,
tercantum data bangunan secara detil, mulai dari peruntukan, jumlah
lantai, dan lampiran detail teknis.
IMB
terdiri dari IMB Rumah Tinggal, IMB Bangunan Umum Non-rumah
Tinggal,sampai dengan Delapan lantai, dan IMB Bangunan Umum Non-rumah
Tinggal Sembilan lantai atau lebih. Masing-masing tipe bangunan tersebut
memiliki syarat yang berbeda. Semakin tinggi atau rumit bangunan, maka
akan semakin banyak pula perhitungan dalam pemberian IMB.
Untuk
mengurus IMB Rumah Tinggal, cukup melalui seksi Perijinan Bangunan di
kantor kecamatan setempat. Sementara, untuk Bangunan Non-rumah Tinggal,
permohonan IMB dilakukan di suku dinas perizinan bangunan kota
administrasi setempat. Untuk bangunan dengan tipe dan luasan tertentu,
perijinan dikeluarkan oleh pemda atau gubernur. Terakhir, untuk bangunan
dengan fungsi khusus, perizinan langsung dikeluarkan oleh pemerintah
pusat.
Pentingnya IMB
IMB
menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi, terutama untuk mengajukan kredit
bank. Hal tersebut karena bank akan menilai bangunan yang akan menjadi jaminan utang dibangun
sesuai aturan. Beberapa contohnya, rumah tinggal dibangun di lokasi
yang memang diizinkan sebagai tempat hunian; ruko di daerah komersial;
dan area perkantoran dan hotel yang sesuai dengan area publik.
Adapun
pula aturan yang mengatur perihal teknis, seperti garis sempadan,
Koefesien Dasar Bangunan (KDB), dan Koefesien Luas Bangunan (KLB) yang
taat aturan. Terakhir, penting pula untuk memastikan bahwa bentuk
bangunan yang tergambar di IMB sesuai dengan bentuk bangunan fisiknya di
dunia nyata.
Tata Cara Pengajuan Permohonan IMB Rumah Tinggal
Pengajuan Permohonan IMB (PIMB) Rumah Tinggal diajukan di loket PTSP kantor kecamatan setempat. Untuk itu, Anda harus memahami Peraturan Gubernur No.129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan Bidang Perizinan Bangunan.
Siapkan
berkas-berkasnya dengan lengkap dan kumpulkan. Nantinya, berkas akan
diteliti secara administratif dan teknis. Setelah itu, akan dilakukan
pemeriksaan lapangan. Petugas yang bertugas akan menilai dan menghitung
besarnya retribusi IMB.
Petugas
nantinya akan membuat Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) IMB untuk
Pemohon. Dengan mengetahui besarannya, Anda sebagai pemohon IMB akan
diminta untuk membayar retribusi IMB ke kas daerah atau bank di
kecamatan. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan bukti pembayaran
berupa SKRD tertanda lunas.
Setelah
bukti pembayaran SKRD diserahkan ke loket PTSP, berkas permohonan IMB
akan diproses dan penerbitan oleh PTSP kecamatan. Nantinya, IMB Rumah
Tinggal yang telah diterbitkan bisa diambil oleh pemohon atau yang
menjadi kuasa di loket PTSP kecamatan.
Kelengkapan Persyaratan Permohonan IMB Rumah Tinggal
Anda
perlu untuk memastikan kelengkapan berkas yang akan diajukan. Pastikan
tidak ada yang tertinggal sebelum Anda serahkan. Untuk itu, pastikan
sudah lengkap semuanya di rumah. Adapun kelengkapannya, antara lain:
- Formulir PIMB beserta tanda tangan;
- Fotokopi akte perusahaan;
- Fotokopi KTP pemilik tanah atau pemohon;
- Fotokopi NPWP pemohon;
- Fotokopi surat kepemilikan tanah, berupa sertifikat tanah dari BPN yang dilegalisisasi notaris atau kartu kapling dari pemerintah daerah atau Pusat yang telah dilegalisisasi pemerintah kotamadya atau instansi pusat penerbit kartu kapling;
- Fotokopi surat tagihan dan bukti pembayaran PBB tahun berjalan;
- Ketetapan Rencana Kota (KRK) dari PTSP sebanyak 5 lembar;
- Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB), apabila pada lokasi dimaksud karena peruntukannya, disyaratkan RTLB dari PTSP sebanyak 5 lembar;
- Fotocopi SIPPT dari Gub. bila luas tanah 5.000 M2 atau lebih;
- Gambar rencana arsitektur (khusus pada zonasi R.5, rumah besar atau R.9, rumah KDB rendah atau di lokasi yang termasuk gol. pemugaran, gambar harus ditandatangani perencana pemilik IPTB) sebanyak 5 set;
- Rekomendasi TPAK untuk perencanaan arsitektur bangunan (bila lokasi bangunan termasuk golongan pemugaran A, B, atau C);
- Perhitungan dan gambar rencana konstruksi yang ditandatangani perencana konstruksi pemilik IPTB (untuk bangunan bertingkat dengan bentang lebih dari 5 meter) sebanyak 4 set.
Biaya Retribusi IMB
Retribusi
IMB rumah tinggal dihitung dengan rumus luas bangunan dikali indeks
dikali harga satuan retribusi. Hal tersebut diatur dalam Perda No.3 Tahun 2012. Adapun
pembayaran retribusi rumah tinggal dapat dilakukan setelah diterbitkan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari seksi pelayanan IMB
kecamatan dan pembayaran dilakukan di kas daerah. Setelah diperoleh
Bukti Pembayaran Retribusi dari Kas Daerah, lembar untuk P2B diserahkan
ke Loket PTSP.
Jangka Waktu Penyelesaian IMB Rumah Tinggal
IMB
Rumah Tinggal diterbitkan oleh kepala seksi satlak PTSP kecamatan
setempat. Untuk penyelesaian IMB Rumah Tinggal, ditetapkan sesuai
ketentuan dalam Peraturan Gubernur No. 129 Tahun 2012 adalah kurang
lebih selama 20 hari kerja.
IMB
yang telah diterbitkan akan diberitahukan melalui pesan singkat atau
telepon kepada pemohon atau kuasa, dapat diambil dengan membawa bukti
pembayaran retribusi IMB dan dengan surat kuasa, apabila yang mengambil
bukan pemohon ke loket PTSP kecamatan.
Pelaksanaan Bangunan
Pelaksanaan Bangunan dapat dimulai
setelah IMB diterbitkan. Salinan atau fotokopi IMB atau papan kuning IMB
harus dipasang di lokasi pembangunan atau di tempat yang mudah dilihat
dari jalan. Selain itu, pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan IMB
yang telah diterbitkan.
Apabila
terdapat rencana perubahan atau penambahan, perlu dikonfirmasi sebelum
pelaksanaan. Untuk itu perlu diajukan IMB perubahan atau penambahan.
Selama pelaksanaannya, salinan atau fotokopi IMB harus berada di lokasi
bangunan. Untuk pedoman dalam pembangunan dan pemeriksaan, berasal dari
petugas pengawasan seksi penataan kota kecamatan.
Apakah Bangunan Rumah Lama Anda Telah Memiliki IMB?
Meskipun
telah berstatus rumah lama, namun setiap bangunan perlu memiliki IMB.
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi
persyaratan administratif yang meliputi:
- Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- Status kepemilikan bangunan gedung; dan
- Izin mendirikan bangunan gedung.
Dari
ketentuan tersebut, IMB adalah surat bukti dari pemerintah daerah bahwa
pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang
telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang
telah disetujui oleh pemerintah daerah.
Untuk
pengajuan Permohonan IMB (PIMB) Rumah Tinggal lama dapat diajukan ke
tempat yang sama, yaitu loket pelayanan IMB di seksi perizinan bangunan
kecamatan. Adapun, dokumen dan syarat yang dibutuhkan untuk mengurus IMB
mungkin memiliki sedikit perbedaan untuk tiap daerahnya.
Selain
itu, jika terdapat denda mungkin belum diatur secara jelas dalam
peraturan atau undang-undang. Namun satu hal yang telah pasti bahwa yang
perlu Anda bayar dalam pengurusan IMB adalah retribusi IMB Rumah
Tinggal
Dapat disimpulkan bahwa IMB wajib dimiliki bagi setiap pemilik bangunan. Hal tersebut karena orang yang bertanggung jawab atas bangunan berkewajiban untuk meminta izin kepada pemerintah setempat. Dengan demikian, dasar hukum yang berlalu perlu untuk dipatuhi dan ditegakkan. Oleh karena itu, jika Anda sebagai pemilik bangunan yang telah berdiri lama, memiliki ukuran luas 160 m2, dan belum memiliki IMB, Anda tetap mempunyai kewajiban dalam kepemilikan IMB.
Setelah
mengetahui tentang IMB, dokumen lain yang perlu diketahui berikutnya
adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
(SPPT-PBB). SPPT adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak
terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. SPPT diatur
dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). SPPT merupakan dokumen yang berisi
besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh
wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan.
SPPT sekadar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subjek terhadap objek pajaknya. Selain itu, SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Oleh karena itu, Anda akan menemukan bahwa nama yang tercantum di sertifikat berbeda dengan nama yang tercantum dalam SPPT PBB.
Hal
tersebut dapat terjadi karena pemilik tidak melakukan balik nama SPPT
PBB setelah terjadi peralihan hak atau balik nama sertifikat atas suatu
tanah dan bangunan. Dalam pembayaran PBB, Anda perlu menyesuaikan Nomor
Objek Pajak (NOP).
Kondisi lainnya adalah SPPT PBB hanya mencantumkan nama salah satu pemilik saja, jika pemilik objek pajak tersebut lebih dari satu orang. Anda perlu memahami bahwa tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang sah adalah sertifikat. Sementara itu, IMB berguna untuk menyatakan bahwa bangunan yang didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan, SPPT PBB adalah besaran beban pajak yang dibayarkan kepada negara oleh pemiliknya terhadap objek pajak.
Cara Mendapatkan SPPT
Untuk
mendapatkan SPPT, Anda perlu mengambilnya di kantor kelurahan, kepala
desa, atau di KPP Pratama/KPPBB, tempat objek pajak terdaftar, atau
tempat lain yang telah ditentukan. Untuk mempermudah pelayanan, SPPT
dapat dikirim melalui kantor pos dan giro atau diantarkan oleh aparat
kelurahan atau desa. Selain itu, wajib pajak dapat menggunakan fasilitas
Kring Pajak (500200) yang merupakan layanan pulsa lokal dari fixed phone atau PSTN.
Hak Wajib Pajak
- Menerima SPPT PBB untuk setiap tahun pajak;
- Mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ketetapan PBB dalam hal Wajib Pajak meminta;
- Mengajukan keberatan dan atau pengurangan;
- Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Bank atau kantor pos dan giro tempat pembayaran PBB yang tercantum pada SPPT; atau
- Mendapatkan Resi atau struk ATM atau bukti pembayaran PBB lainnya (sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah sebagai pengganti STTS) dalam hal pembayaran PBB dilakukan melalui fasilitas ATM atau fasilitas perbankan elektronik lainnya; atau
- Mendapatkan Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut PBB kelurahan atau desa yang ditunjuk resmi dalam hal pembayaran PBB dilakukan melalui petugas pemungut PBB.
Kewajiban Wajib Pajak
- Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan lengkap, dan menyampaikan ke KPP Pratama atau KP2KP setempat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak;
- Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimkannya kembali kepada lurah, kepala desa, dinas pendapatan daerah, atau KP2KP untuk diteruskan ke KPP Pratama yang menerbitkan SPPT;
- Melunasi PBB pada tempat pembayaran PBB yang telah ditentukan.
Demikianlah
serba-serbi pengertian dan penjelasan mengenai IMB dan SPPT PBB. Semoga
referensi ini dapat menjadi acuan untuk mengurus dokumen-dokumen yang
menyertai tanah dan rumah Anda. Sehingga Anda dapat tinggal dengan aman
dan damai.
NB : https://www.cermati.com/artikel/pengertian-imb-dan-sppt-pbb-yang-harus-diketahui-sebelum-membangun-rumah
NB : https://www.cermati.com/artikel/pengertian-imb-dan-sppt-pbb-yang-harus-diketahui-sebelum-membangun-rumah
0 Komentar untuk "Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)"